Demo Rusuh di Nepal: Gen Z Marah atas Korupsi Merajalela, 19 Orang Tewas

Demo Rusuh di Nepal: Gen Z Marah atas Korupsi Merajalela, 19 Orang Tewas

 Nepal diguncang oleh gelombang protes besar yang berujung pada kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa. Demonstrasi yang dipimpin oleh generasi muda, terutama dari kalangan Gen Z, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir akses ke platform media sosial populer dan meningkatnya ketidakpuasan terhadap praktik korupsi yang merajalela.

Pada awal September 2025, pemerintah Nepal memberlakukan larangan terhadap beberapa platform media sosial, termasuk Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube. Langkah ini diambil dengan alasan untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Namun, kebijakan ini memicu kemarahan di kalangan generasi muda yang merasa bahwa pemerintah berusaha membungkam kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah.

Selain itu, ketidakpuasan terhadap praktik korupsi yang merajalela dan kurangnya peluang ekonomi bagi generasi muda semakin memperburuk situasi. Menurut data, tingkat pengangguran di kalangan pemuda Nepal mencapai 20% pada tahun 2024, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh generasi muda

Protes yang dimulai secara damai pada Senin (8/9/2025) berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan menanggapi dengan kekerasan. Setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka akibat bentrokan dengan polisi. Massa kemudian membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk kompleks parlemen dan Mahkamah Agung, serta rumah pribadi pejabat tinggi.

Menyikapi eskalasi protes dan kerusuhan, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025). Dalam surat pengunduran dirinya, Oli menyatakan bahwa ia mundur untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara politik sesuai dengan konstitusi. Ia juga mengumumkan pembentukan panel investigasi untuk menyelidiki penyebab kerusuhan dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban

Pasca pengunduran diri Oli, demonstrasi berlanjut dengan tuntutan reformasi politik dan pemberantasan korupsi. Masyarakat menuntut perubahan sistemik untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Di tingkat internasional, negara-negara tetangga dan organisasi internasional menyerukan agar Nepal menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi..