Evaluasi Setahun Kinerja DPR: Apa yang Sudah Dicapai?
 |
| Evaluasi Setahun Kinerja DPR: Apa yang Sudah Dicapai? |
Setahun sudah berlalu sejak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029 resmi dilantik. Kini, publik mulai menilai sejauh mana lembaga legislatif ini menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, pengawas pemerintah, dan pembuat undang-undang. Evaluasi setahun kinerja DPR menjadi penting untuk menakar efektivitas parlemen dalam mewujudkan janji politik dan memperjuangkan aspirasi publik.
Selama satu tahun terakhir, DPR mencatat peningkatan produktivitas dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas nasional.
Beberapa capaian penting meliputi:
-
Pengesahan RUU Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan.
-
Revisi UU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mendukung transisi energi hijau.
-
Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi Daerah sebagai respon terhadap kasus kebocoran data nasional.
Meski demikian, sebagian masyarakat menilai proses legislasi masih kurang transparan dan minim partisipasi publik. Kritik juga muncul terhadap pembahasan beberapa RUU yang dinilai terlalu cepat tanpa kajian mendalam.
Dalam fungsi penganggaran, DPR berperan aktif dalam meninjau dan mengawasi APBN 2025.
Beberapa keberhasilan yang diakui publik antara lain:
-
Mendorong alokasi dana lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
-
Menekan anggaran perjalanan dinas dan program non-prioritas.
-
Memperkuat pengawasan transfer daerah agar dana tepat sasaran.
Namun, masih ada catatan mengenai efektivitas penyerapan anggaran dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Sepanjang 2025, DPR aktif memanggil sejumlah pejabat pemerintah terkait isu-isu nasional, seperti:
-
Kenaikan harga pangan dan BBM.
-
Proyek strategis nasional yang belum rampung.
-
Kebijakan impor bahan pokok.
Langkah pengawasan ini menunjukkan bahwa DPR berusaha menjalankan fungsi kontrolnya, meski sebagian publik menilai pengawasan belum konsisten dan sering bersifat reaktif.
Survei terbaru menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih fluktuatif.
Sementara beberapa kebijakan diapresiasi, isu klasik seperti absensi anggota, konflik kepentingan, dan etika politik masih menghantui lembaga ini.
Untuk meningkatkan citra positif, DPR perlu memperkuat komunikasi publik dan keterbukaan informasi agar masyarakat memahami proses dan hasil kerja legislatif secara lebih objektif.
Tantangan ke depan bagi DPR adalah beradaptasi dengan era digital dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Beberapa langkah yang perlu diperkuat antara lain:
-
Digitalisasi proses legislasi dan arsip publik.
-
Peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan politik dan teknologi.
-
Kolaborasi dengan akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan.
Dengan langkah-langkah ini, DPR dapat menjadi lembaga yang lebih modern, transparan, dan berorientasi hasil.
Setahun kinerja DPR menunjukkan kombinasi antara kemajuan dan tantangan.
Produktivitas meningkat, tetapi masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam hal transparansi, etika, dan partisipasi publik.
Masyarakat kini menuntut DPR yang bukan hanya rajin membuat undang-undang, tetapi juga hadir nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
