Gen Z dan Politik: Dinamika Pergolakan Pemerintahan Nepal Menjadi Sorotan Global

Gen Z dan Politik: Dinamika Pergolakan Pemerintahan Nepal Menjadi Sorotan Global

Nepal menjadi sorotan dunia setelah pada September 2025 terjadi gelombang protes yang dipimpin Generasi Z (lahir 1997–2012), yang memicu krisis politik besar dan perubahan pemerintahan di negara Himalaya itu. Aksi ini bukan sekadar protes lokal, tetapi telah menjadi simbol baru kekuatan politik generasi muda di era digital yang ditanggapi oleh media dan pengamat internasional sebagai petunjuk perubahan lanskap politik di negara berkembang.

Awal krisis bermula ketika pemerintah Nepal secara tiba-tiba melarang 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, dengan alasan regulasi pendaftaran. Langkah ini dianggap oleh banyak pemuda sebagai pembatasan kebebasan berekspresi dan upaya membungkam kritik terhadap pemerintah, sehingga memicu kemarahan publik yang meluas, terutama di kalangan Gen Z.

Protes ini dengan cepat menyebar di kota-kota besar seperti Jakarta, meraih momentum lewat koordinasi digital dan tagar viral, dan berubah menjadi demonstrasi besar menuntut perubahan pemerintahan, akuntabilitas, serta penghapusan korupsi dan nepotisme.

 Gen Z: Dari Online ke Jalanan

Berbeda dengan gerakan politik tradisional di Nepal yang biasanya dipimpin oleh partai politik mapan, gelombang protes ini dipelopori oleh generasi muda yang terkoneksi secara digital. Banyak Gen Z menggunakan platform komunikasi online seperti Discord dan VPN untuk tetap terhubung, bahkan saat akses media sosial utama dibatasi oleh pemerintah. Diskusi melalui sarana digital ini berperan penting dalam mobilisasi dan koordinasi aksi peserta protes.

Para pemuda ini bukan hanya marah karena larangan media sosial, tetapi juga karena ketidakpuasan yang lebih luas atas korupsi, nepotisme, dan kesenjangan ekonomi yang telah berlangsung lama. Tingginya angka pengangguran, keterbatasan peluang kerja, dan fasilitas sosial yang tidak memadai memperkuat frustasi yang sudah ada.

 Dampak Instan: Krisis & Perubahan Pemerintahan

Protes yang berlangsung sejak 8–10 September 2025 berkembang cepat dan berujung pada kerusuhan yang menyeret puluhan nyawa menjadi korban serta kerusakan properti umum. Tekanan publik yang masif memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri, memicu periode transisi politik di mana Sushila Karki ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara—menandai pemimpin wanita pertama di Nepal dalam jabatan itu menjelang pemilu 2026.

Pergolakan politik Nepal menarik perhatian dunia karena beberapa alasan utama:

• Peran media sosial dalam politik modern — Demonstrasi ini memperlihatkan bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan aspirasi politik dan mengorganisir aksi massa secara cepat.

• Perubahan struktur demokrasi — Gerakan ini memunculkan pertanyaan tentang struktur lama politik Nepal yang dalam beberapa dekade dikuasai oleh elit partai yang sama, sedangkan generasi baru menuntut akuntabilitas nyata dan representasi yang lebih baik.

• Tantangan stabilitas demokrasi di negara berkembang — Nepal menggambarkan kerentanan demokrasi kecil terhadap kebijakan yang sensitif dan ketidakpuasan sosial yang meluas, terutama ketika kebijakan publik dianggap mengancam kebebasan sipil.

Meskipun Gen Z berhasil menggulingkan pemerintahan yang tidak populer, para analis mencatat tantangan besar tetap ada. Struktur partai politik tradisional masih kuat, dan generasi muda berjuang untuk mentransformasikan momentum protes menjadi perubahan institusional yang nyata, bukan sekadar pergantian kabinet.

Gerakan ini juga memunculkan pertanyaan penting: bisakah suara Gen Z diterjemahkan ke dalam arah kebijakan dan peran politik formal, misalnya melalui lembaga legislatif atau kepemimpinan nasional yang baru? Periode pemilu menjelang 2026 menjadi momen penting untuk menentukan apakah aspirasi generasi muda akan terwakili dalam sistem pemerintahan yang baru atau kembali terkonsolidasi di bawah kekuatan politik lama.

Dinamika politik di Nepal bukan hanya sekadar konflik internal, tetapi menjadi simbol global tentang munculnya kekuatan politik Gen Z di era digital. Dari reaksi atas larangan media sosial hingga perubahan pemerintahan, generasi muda telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pemain pendukung dalam politik, tetapi aktor utama yang mampu mengguncang tatanan lama demi cita-cita demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan — sebuah tren yang kini menjadi sorotan dunia dan mungkin menjadi preseden penting bagi negara-negara lain di Asia dan sekitarnya.