Update Kebijakan Pemerintah: Fokus Tata Kelola Aset Negara di Kawasan Strategis Nasional

Siaran Satu

8 Feb, 2026

Pemerintah Indonesia semakin menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara yang akuntabel dan strategis, khususnya di kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai wilayah strategis lainnya. Arah kebijakan ini tak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga penataan aset negara, pemanfaatan sumber daya untuk investasi, dan tata kelola yang mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Salah satu sorotan utama kebijakan pemerintah adalah penataan dan pengelolaan aset negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) — kawasan strategis nasional yang tengah dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Pemerintah dan DPR melalui Komisi XIII melakukan peninjauan langsung terhadap perkembangan pembangunan dan pengelolaan aset negara di IKN, termasuk fasilitas pemerintahan seperti kantor kementerian, rumah sakit, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Anggota DPR yang terlibat menyatakan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah memastikan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang ada di IKN dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberi manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga didorong untuk mempercepat relokasi kementerian dan lembaga ke IKN agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif di kawasan baru ini.

Tata kelola aset strategis ini menjadi kunci agar investasi pembangunan yang besar di kawasan

Dalam kerangka pengelolaan aset, pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terus memperkuat perannya sebagai pengelola aset yang dikelola negara — tidak hanya untuk kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai sumber manfaat ekonomi melalui optimalisasi penggunaan aset seperti tanah, gedung, dan properti lainnya.

LMAN selain mengurus aset negara juga menyediakan jasa konsultasi manajemen properti dan pendanaan lahan untuk proyek strategis, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memerlukan landbanking besar, seperti jalur kereta atau infrastruktur. Dengan demikian, tata kelola aset bisa membantu mendorong pembangunan nasional yang lebih efisien dan terarah.

Kebijakan pengelolaan aset tak bisa dipisahkan dari rencana pembangunan nasional secara lebih luas. Pemerintah selama beberapa periode telah meluncurkan dan menyelesaikan puluhan Proyek Strategis Nasional, yang tersebar di berbagai provinsi dan sektor seperti infrastruktur, transportasi, energi, kesehatan, serta telekomunikasi. PSN ini memerlukan pengelolaan aset yang cepat dan terkoordinasi antarinstansi, termasuk penataan lahan dan fasilitas negara agar proyek bisa berjalan tanpa hambatan administratif.

Selain itu, beberapa proyek strategis di kawasan seperti Riau Islands juga menjadi magnet investasi global, dengan pengembangan kawasan industri besar yang diharapkan mendatangkan investasi luar negeri. Ini menunjukkan sinergi antara tata kelola aset negara dan upaya meningkatkan nilai investasi di wilayah strategis.

📌 Efisiensi dan Transparansi — Dengan pengawasan yang kuat terhadap BMN, pemerintah berupaya agar aset yang dimiliki negara tidak terbuang atau digunakan secara tidak optimal.
📌 Dukungan terhadap Pembangunan Nasional — Tata kelola yang baik akan memastikan proyek pembangunan berskala besar berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat sosial serta ekonomi.
📌 Peningkatan Nilai Aset untuk Investasi — Aset yang terkelola dengan baik bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi atau menjadi landasan untuk pertumbuhan industri di kawasan tertentu.
📌 Pencegahan Pemborosan Anggaran — Pengelolaan aset yang efisien membantu meminimalkan pemborosan anggaran dan fokus penggunaan dana negara pada prioritas pembangunan.

Upaya penguatan tata kelola aset juga sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan transformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional secara terintegrasi — termasuk penggunaan aset negara sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah dan infrastruktur.

RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan kapasitas tata kelola dalam berbagai sektor, yang akan menjadi fondasi menuju visi Indonesia Masuk 2045. Keberhasilan dalam pengelolaan aset nasional di kawasan strategis merupakan salah satu tolok ukurnya

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan fokus pada tata kelola aset negara di kawasan strategis nasional seperti IKN maupun wilayah lain yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional. Dengan dukungan lembaga seperti LMAN dan pengawasan dari DPR, upaya ini tidak hanya membantu efisiensi penggunaan BMN, tetapi juga mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Integrasi kebijakan ini dengan RPJMN sekaligus mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.